Kesurabaya.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sejumlah kejanggalan di lingkungan Kementerian PU, termasuk adanya pejabat yang seolah kebal hukum (untouchable), praktik pengumpulan dana janggal, hingga dugaan kepemilikan rumah di kawasan elite seperti Pondok Indah dan Senopati. Hal ini disampaikan Dody di tengah tekanan yang ia terima saat meminta laporan dugaan penyimpangan anggaran.
"Inilah yang bolak-balik disebut oleh Pak Prabowo, deep state. Saya ini kena deep state saya ini," ucap Dody. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat di kementerian ada yang seolah kebal hukum, yang ia sebut dengan istilah dirjen untouchable.
"Ada. Ini bukti. Bukti yang sudah crystal clear. Saya baca buku laporan itu melongo saya," cetusnya. Dody bertekad melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementerian PU meskipun tantangannya tidak mudah.
Dody turut mengungkapkan adanya praktik pengumpulan dana yang dinilai tidak logis. "Memang ada pengumpulan dana. Pengumpulan dana sekitar Rp100 juta untuk yang meninggal. Pengumpulan dana di tahun 2022, yang meninggal 2025," ungkapnya. Ia menilai berbagai keanehan ini perlu didalami lebih lanjut sebelum diambil langkah berikutnya.
Menteri PU juga buka suara soal isu kepemilikan aset properti pejabat di lingkungan Kementerian PU, termasuk dugaan rumah di kawasan elite seperti Pondok Indah hingga Senopati. Dody memilih tidak berspekulasi dan enggan membuka detail ke publik karena khawatir polemik melebar. "Mendingan nanti kalau ada data saya serahkan ke APH (aparat penegak hukum) biar APH yang jalan lah. Kan lebih nyaman," katanya.
Dody juga menggarisbawahi bahwa praktik penyimpangan tidak selalu berbentuk besar, melainkan juga muncul dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele namun berulang. "Makan siang itu kan sebetulnya sudah masuk ke dalam bagian daripada gaji kita masuk ke rekening. Tapi masih juga minta dilayani oleh negara di tempat kerja. Itu kan sebetulnya korupsi," tegasnya.
Dalam arahannya, Dody menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih. "Kalau memang Eselon I salah, ya Eselon I-nya masuk penjara. Bukan kemudian dibuang ke Eselon II, dibuang ke Eselon III," ujarnya. Ia menilai praktik lama yang melimpahkan kesalahan ke level bawah justru menciptakan contoh buruk bagi generasi muda ASN.
"Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan secepat-cepatnya. Nah itu nggak boleh," ucapnya.
Dody menegaskan bahwa dirinya telah diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo untuk membersihkan Kementerian PU. "Saya pribadi, sebagai orang yang diberi kepercayaan dari Pak Presiden untuk bersih-bersih di pemerintahan PU. Dan tantangannya amat-sangat tidak mudah," pungkasnya.
