Kesurabaya.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha tembakau ternama asal Pamekasan, Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan Haji Her, pada Kamis (9/4/2026) untuk memperdalam bukti terkait praktik lancung dalam pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pria kelahiran Pamekasan, 25 November 1981, ini menjabat sebagai Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura (P4TM).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Khairul Umam diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik tengah menelisik bagaimana mekanisme serta prosedur baku pengurusan cukai yang berlaku di lapangan.
"Hari ini, ada salah satu saksi atas nama saudara KU atau biasa dikenal dengan saudara HR," ujar Budi.
Pemanggilan terhadap Haji Her sebenarnya telah dijadwalkan pada pekan sebelumnya, namun baru bisa memenuhi panggilan penyidik pada Kamis ini.
Di balik proses hukum yang sedang berjalan, Haji Her dikenal sebagai figur sentral di industri tembakau Jawa Timur dengan segudang aksi sosial. Menjelang Idul Fitri 2026, ia menyalurkan santunan senilai Rp45 miliar kepada 4.000 lebih anak yatim (masing-masing Rp5 juta) dan warga miskin (Rp1 juta per orang) di 13 kecamatan di Pamekasan. Sejak tahun 2020, ia telah membangun lebih dari 1.000 unit rumah layak huni bagi warga miskin dengan bantuan renovasi rata-rata Rp42 juta per rumah.
Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) miliknya, ia membagikan uang saku Rp50.000 kepada 1.877 siswa di 19 sekolah di Bangkalan yang diselipkan dalam ompreng makanan. Haji Her juga tercatat patungan modal bersama 350 pondok pesantren (investasi Rp15 juta hingga Rp1 miliar per pesantren) untuk membeli tembakau petani dengan harga tinggi guna melawan dominasi pabrikan besar.
Meski dikenal sebagai "Crazy Rich Madura" dengan kekayaan melimpah, Haji Her secara tegas menyatakan ketidaktertarikannya terjun ke dunia politik atau menjadi pejabat publik. "Saya tidak ingin jadi pejabat, langsung dilantik pun saya tidak mau," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan sosial dilakukan murni sebagai bentuk pemerataan ekonomi dan rasa syukur atas rezeki dari bisnis tembakau.
Pihak KPK menegaskan bahwa keterangan jujur dari para saksi, termasuk para pengusaha rokok dari berbagai daerah, sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penyidikan perkara dugaan suap ini.
